SBKM JAKARTA – Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan dana yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan operasional seluruh anak didik.
BOS digunakan terutama untuk membiayai belanja non-personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana Program Wajib Belajar dan dapat dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Seperti dana BOS di SDN Kapuk Muara 03 Jakarta Utara, yang terletak di Jalan SMPN 122, RT.1/RW.3, Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, diduga disalahgunakan oleh oknum kepala sekolah.
Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Keadilan dan Negara ( PKN), Monang Benda Roasi,SH.,C.Md mengatakan, “kepada media ini, menjelaskan ” dugaan penyimpangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan, namun wewenang resmi untuk melakukan audit keuangan tetap berada di tangan lembaga pengawas negara seperti BPK, BPKP, atau Inspektorat.
Dugaan penyimpangan tersebut terjadi pada tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 sekolah pada kegiatan
a) Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
Tahap 1 sebesar Rp. 100.308.550
Tahap 2 sebesar Rp. 51.054.100
Tahap 3 sebesar Rp. 50.287.050
Total Rp 201.649.700
b) Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
Tahap 1 sebesar Rp. 73.004.800
Tahap 2 sebesar Rp. 95.175.300
Tahap 3 sebesar Rp. 60.998.630
Total Rp. 229.178.730
Sementara di tahun 2021 untuk kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler sebesar Rp. 161.023.329 serta untuk kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sebesar Rp. 202.754.250.
Menurut Monang , pihak sekolah diduga masih terima Fee atau upah dari pekerjaan pengadaan barang dan jasa dari para rekakan, serta untuk pengadaan buku perpustakaan yang diduga fiktif. (JS)
