SKBM, TANGERANG – Akumulasi nilai yang diduga bermasalah dan tidak sesuai kaidah pengelolaan mencapai angka fantastis pengelolaan anggaran di sektor pendidikan kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 12 Kabupaten Tangerang
pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMAN 12 Kabupaten Tangerang dalam kurun waktu empat tahun terakhir, yakni sejak tahun 2023 hingga tahap awal tahun 2026. Langkah ini dipicu oleh adanya aliran dana bernilai miliaran rupiah yang dinilai rawan tanpa pengawasan ketat.
Aliran dana fantastis yang “Digoyang” pertanyaan. Berdasarkan data resmi yang, SMAN 12 Kabupaten Tangerang tercatat menerima gelontoran dana APBN yang sangat menggiurkan setiap tahunnya. Berikut rincian akumulasi dana yang kini tengah dibidik publik:
– Tahun 2023 mencapai Rp2.473.380.000, (Tahap 1 & 2 masing-masing Rp1.236.690.000,-).
– Tahun 2024 melonjak menjadi Rp2.748.200.000,- (Tahap 1 & 2 masing-masing Rp1.374.100.000,-).
– Tahun 2025 total Rp2.737.840.684,- (Tahap 1: Rp1,40 Miliar; Tahap 2: Rp1,33 Miliar).
– Tahun 2026 (Tahap 1) baru bergulir sudah menyerap Rp1.174.780.000,.
Jika ditotal, ada lebih dari Rp9 miliar uang negara yang mengalir ke sekolah tersebut dalam kurun waktu kurang dari 4 tahun. Nilai yang sangat fantastis ini memicu pertanyaan besar: Apakah realisasinya benar-benar menyentuh kebutuhan siswa, atau justru menguap di celah-celah birokrasi sekolah?
Ketua Umum LSM Pemantau Keadilan Dan Negara ( PKN , Monang Benda Roasi.,, S.H.Sesuai dengan Permendikbud 63 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis atau Juknis BOS Reguler SD, SMP, SMA, SMA Tahun 2021 bahwa Dana BOSP Reguler dapat digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan Pendidikan di sekolah.
” DANA BOS SMAN 12 KAB.TNG/2026 tersebut bukan sekadar gertakan. LSM PKN menuntut pihak sekolah untuk menyerahkan dokumen-dokumen vital, mulai dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Buku Kas Umum (BKU), hingga bukti setor pajak dan dokumen pengadaan barang/jasa (vendor).
“Kami bergerak atas dasar fungsi pengawasan masyarakat (social control) serta amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Anggaran pendidikan ini hak rakyat, harus jelas peruntukannya,” tegas Monang Cs, (5/6/26).
diduga Ada 9 poin krusial yang dicurigai. secara spesifik menyoroti 9 komponen penggunaan anggaran yang dinilai paling rawan terjadi “permainan” atau manipulasi anggaran (mark-up).
1. Biaya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
2. Pengembangan perpustakaan.
3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.
4. Pelaksanaan asesmen atau evaluasi pembelajaran.
5. Administrasi kegiatan sekolah
.
6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan.
7. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah (yang kerap menjadi ladang korupsi tersembunyi).
8. Penyediaan alat multimedia pembelajaran.
9. Komponen penggunaan lainnya yang tercantum dalam laporan keuangan sekolah.
Kini, bola panas berada di tangan Kepala SMAN 12 Kabupaten Tangerang. Sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik, pihak sekolah dibatasi oleh waktu untuk memberikan jawaban transparan kepada masyarakat.
Monang selaku Ketum PKN juga menjelaskan ” Bagaimana mungkin kejanggalan sebesar ini lolos begitu saja dalam pemeriksaan laporan pertanggungjawaban tahunan? Apakah sistem pengawasan hanya sebatas menerima berkas tanpa meneliti isi dan kebenaran datanya? Atau memang sengaja dibiarkan demi kepentingan bersama?
Jika pihak sekolah memilih bungkam atau berbelit-belit dalam memberikan dokumen yang diminta, maka kecurigaan publik akan semakin menguat bahwa ada “sesuatu” yang sengaja disembunyikan di balik dinding SMAN 12 Kabupaten Tangerang. Publik kini menunggu, sejauh mana komitmen sekolah dalam mewujudkan Clean Government di dunia pendidikan Banten. (MS/JS)
