Semua tulisan dari Media Online SKBM

Menumpuk di Samping SPBU Tegal Alur: Tidak Ada Gerakan Bersihkan Sampah dari Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat.

SBKM Jakarta.- Persoalan sampah di Jakarta merupakan tantangan krusial. Sebagian besar sampah Jakarta dibuang ke TPST Bantargebang, Bekasi. Kapasitas tempat pembuangan ini sudah sangat terbatas, sehingga memicu ancaman darurat sampah jika tidak ada alternatif pengolahan mandiri di wilayah Jakarta.

Guna mendorong percepatan pengelolaan sampah, Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2026 yang mewajibkan warga Jakarta untuk memilah sampah dari sumbernya. Pengelolaan sampah secara mandiri dimulai dari rumah tangga.

Namun pemandangan kumuh karena tumpukan sampah masih terlihat di sekitar taman samping SPBU Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Dari video kiriman tokoh masyarakat setempat, taman yang terbengkalai berubah fungsi menjadi pembuangan sampah rumah tangga. Bahkan, masyarakat yang melewati lokasi tersebut ikut membuang sampah.

Sehingga, sampah menjadi menumpuk di jalan. Karena volume sampah tinggi mengakibatkan sampah jatuh ke saluran air. Kondisi ini sudah berlangsung dua bulan tanpa penanganan sama sekali oleh pihak terkait.

“Sudah dua bulan tidak ada gerakan untuk membersihkan sampah di taman. Saya sudah membuat laporan ke Sekko Pak Firman dan disarankan laporkan ke Camat Kalideres Ziki Zulkarnain,” ujar tokoh masyarakat setempat, H. Syamsudin kepada media Kamis (11/6).

Akan tetapi, laporan melalui aplikasi WhatsApp pada Senin, 8 Juni, tidak ada atensi yang berwenang. Selama tiga hari tidak ada tanggapan. Kemudian, ia menelpon Camat Kalideres. Jawaban yang diterima sangat mengecewakan.

“Setelah tiga hari tidak ada atensi, saya menelpon Pak Camat. Dan camat bilang sudah menghubungi lurah. Tapi ada baiknya saya disuruh menghadap Lurah atau Kasie Ekbang KelurahanTegal Alur. Lho bagaimana ini, mereka kan pelayan masyarakat, tugasnya harusnya melayani. Mereka punya petugas PPSU, petugas kebersihan tinggal digerakkan saja,” kata H. Syamsudin dengan nada kecewa.

Tumpukan di samping SPBU Tegal Alur (Jalan Kamal Raya, Jakarta Barat) merujuk pada tumpukan sampah liar yang kerap menggunung dan mengganggu estetika maupun ketertiban. Masalah ini disebabkan oleh kebiasaan warga membuang sampah sembarangan dan lambatnya pengangkutan. Area ini juga rawan banjir dan kebakaran.

Belum ada gerakan membersihkan sampah di sekitar taman samping SPBU Tegal Alur tentunya bertentangan dengan program pengelolaan sampah yang tertuang dalam Ingub Nomor 5 Tahun 2026.

Hingga berita ini tayang belum ada atensi atau gerakan untuk membersihkan sampah di lokasi tersebut. (MS)

Pembangunan Nasional, Nomarlisasi Drainase Wilayah Khususnya DKI Jakarta Yang Memiliki Pemasukan PPH, Pajak Dari Derah Cukup Besar.

SBKM Jakarta ”Mau
tau kinerja dan dugaannya, Efeseinsi
/kejujuran dalam hal (DIPA) Daftar Isian Pelaksaan Anggaran,APBN/
APBD, Kementrian PUPR diduga tidak
relevan dan terbuka bagi publik, sehingga daftar isian penggunaan anggaran meliputi kontruksi/Infrastruktur
Pembangunan nasional, serta No-
marlisasi Drainase wilayah khususnya
DKI Jakarta yang memiliki pemasukan
PPH, pajak dari daerah cukup besar
tapi kontruksi pembangunanya masih
tambal cepat mengundang kritik tajam
dari masyarakat.” Memang kita akui
secara geografis DKI Jakarta merupakan dataran rendah yang berada di
anatara hulu Sungai dan pesisr berikut
adalah 3 penyebab utama Jakarta
sering mengalami banjir (banjir hujan
Lokasi)” “Hujan yang terjadi dengan
intentitas tinggi dalam durasi yang
lama di wilayah Jakarta akan mengisi
saluran-saluran air dan daerah cekung
Jika tak tertampung lagi ,air akan meluap hingga menyebabkan banjir karena saluran yang dibuat diduga belum
optimal”.“Selain itu dimensi drainase
kota Jakarta, dugaanya dirancang
untuk menampung debit air dengan
curahan hujan maksimal 120 mm/ hari.
Namun,pada beberapa hujan besarekstrim yang terjadi di Jakarta ,curah
hujan melebihi kapasitas sehingga luapan air hujan memenuhi permukaan
jalan dan menyebabkan aspal yang
kualitasnya rendah mudah rapuh rusak
berat /berlobang.
Efeseisinya menunjukan kualitas
yang dibangun sangatlah rendah.”

“Contohnya ,pada 1 januari 2020 lalu
curahan hujan jakarta mencapai 377
mm/hari dan merupakan yang tinggi
selama 24 tahun .Sehingga banjirpun
melanda Sebagian besar wilayah ibu-
kota jakarta. “Banjir kiriman dan daya
tampung belum maksimal “Karena Jakarta berada di wilayah
dataran rendah.”Di wilayah dataran rendah memiliki 13 aliran Sungai ,Jakarta
dapat banjir jika hujan terjadi di hulu
Sungai.Hujan dengan intentitas tinggi
di daerah hulu(jawa barat dan Banten )
akan terbawa melalui aliran Sungai ke
Jakarta sebelum lepas ke laut.Hal inilah
yang membuat Sungai yang bermuara
di Jakarta meluap dan mengakibatkan
banjir.”Pada saat kondisi tertentu kapasitas aliran Sungai di Jakarta tersebut ( JS/MS)

Penyambutan KASAD Jenderal Maruli Simanjuntak di Bandara Silangit Diramaikan Oleh Kehadiran Para pemimpin

SBKM, Taput – Penyambutan KASAD Jenderal Maruli Simanjuntak di Bandara Silangit dipimpin oleh jajaran kepala daerah sebagai bentuk penghormatan tinggi. Bupati Toba, Effendi Sintong Panangian Napitupulu, hadir langsung didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Toba, Ny. Astita Effendi S.P. Napitupulu, untuk menyongsong kedatangan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., beserta Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana pada Senin, 8 Juni 2026.

Penyambutan KASAD Jenderal Maruli Simanjuntak di Bandara Silangit ini juga diramaikan oleh kehadiran para pemimpin daerah lainnya yang berada di kawasan seputaran Danau Toba. Jajaran pejabat yang tergabung dalam unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dari bermacam wilayah tetangga ikut berbaris rapi menyambut kedatangan rombongan tamu agung dari Jakarta tersebut.

Rangkaian perjalanan dinas ini merupakan bagian penting dari agenda kerja resmi Kepala Staf Angkatan Darat untuk memantau wilayah teritorial Korem 023/Kawal Samudera di bawah komando Kodam I/Bukit Barisan. Usai mendarat dan menyapa para pejabat di Bandara Silangit, Jenderal Maruli Simanjuntak beserta rombongan langsung bergerak menuju ke Kabupaten Tapanuli Tengah demi menuntaskan bermacam program kerja yang sudah diagendakan sebelumnya.

Keikutsertaan Bupati Toba beserta sang istri dalam upacara penyambutan tersebut menjadi cerminan nyata dari kuatnya hubungan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Toba dengan pihak TNI. Hubungan yang harmonis ini difungsikan untuk menyokong kelancaran program pembangunan nasional serta mengoptimalkan pelayanan publik bagi warga di daerah.

Seluruh prosesi penerimaan tamu kehormatan di area bandara udara tersebut berjalan dengan sangat tertib, aman, tanpa kendala apa pun sampai selesai. Rombongan besar perwira tinggi TNI ini kemudian melanjutkan perjalanan darat mereka untuk menyelesaikan sisa agenda kunjungan kerja di provinsi Sumatera Utara.( AS)

Patroli Polsek Cempaka Putih Cegah Potensi Balap Liar di Kawasan Rawasari

SBKM – Komitmen Polri dalam memberikan pelayanan cepat kepada masyarakat kembali ditunjukkan oleh jajaran Polsek Cempaka Putih. Menindaklanjuti laporan warga yang masuk melalui Layana Polisi 110 terkait dugaan aktivitas balap liar di kawasan Traffic Light Rawasari, depan Green Pramuka, Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu (7/6/2026) dini hari.

Laporan masyarakat diterima sekitar pukul 03.00 WIB dan segera diteruskan kepada petugas di lapangan. Mendapat informasi tersebut, Perwira Pengendali Polsek Cempaka Putih Iptu Achmad Yasin bersama personel Polsek Cempaka Putih langsung bergerak menuju lokasi guna melakukan pengecekan dan antisipasi gangguan kamtibmas.

Setibanya di lokasi, petugas melakukan pemantauan situasi serta memberikan imbauan kepada sejumlah pemuda yang masih berkumpul di sepanjang Jalan Ahmad Yani, khususnya di sekitar kawasan Green Pramuka dan TL Rawasari, agar segera kembali ke rumah masing-masing guna mencegah terjadinya aksi balap liar maupun gangguan ketertiban lainnya.

Selain itu, petugas juga melaksanakan patroli dan siaga di lokasi untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Hasil pemantauan menunjukkan arus lalu lintas berjalan lancar, meskipun ditemukan beberapa kendaraan yang melintas menggunakan knalpot racing.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol. Reynold E.P. Hutagalung, menyampaikan bahwa setiap laporan masyarakat merupakan prioritas yang harus ditindaklanjuti secara cepat dan profesional.

“Polri hadir untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Setiap informasi yang disampaikan warga melalui Layanan Polisi 110 akan kami respons dengan cepat sebagai bentuk pelayanan dan upaya menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mencegah potensi gangguan keamanan, termasuk aksi balap liar yang dapat membahayakan pengguna jalan lainnya,” ujar Kombes Pol Reynold.

Sementara itu, Kapolsek Cempaka Putih, Kompol Pengky Sukmawan, menegaskan bahwa patroli kewilayahan akan terus ditingkatkan terutama pada jam-jam rawan guna mencegah berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kami mengapresiasi kepedulian masyarakat yang aktif melaporkan setiap potensi gangguan kamtibmas. Kehadiran polisi di lapangan merupakan bentuk komitmen kami untuk menjaga keamanan lingkungan serta memberikan rasa nyaman bagi warga. Sinergi antara polisi dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan situasi yang aman dan tertib,” ungkap Kompol Pengky Sukmawan.

Berkat respons cepat petugas dan kerja sama masyarakat, situasi di kawasan TL Rawasari dan sekitar Green Pramuka dapat terjaga dalam keadaan aman dan kondusif.

Polsek Cempaka Putih mengimbau kepada seluruh warga masyarakat agar selalu waspada terhadap berbagai bentuk tindak kejahatan dan gangguan kamtibmas. Apabila menemukan aktivitas mencurigakan, tindak kriminalitas, balap liar, maupun gangguan keamanan lainnya, segera laporkan ke Polsek Cempaka Putih atau melalui Layanan Polisi 110 agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas ( RP)

Monang Benda Roasi Advokat yang Berkomitmen Perjuangkan Keadilan untuk Masyarakat

SBKM, Jakarta – Advokat muda Monang Benda Roasi,S.H.,C.Md. ( 39 ) .terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan keadilan dan memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat. Lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Darul Ulum Lampung Timur jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) tahun akademik 2023/2024. ini kini menjalankan praktik hukum di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat.

Bagi Monang, profesi advokat bukan sekadar pekerjaan, melainkan amanah untuk membantu masyarakat memperoleh hak-haknya di hadapan hukum. Ia menilai setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi.

Dengan bekal pendidikan hukum yang dimilikinya, Monang berupaya memberikan pelayanan hukum secara profesional, objektif, dan berintegritas. Ia juga berkomitmen untuk menjadi jembatan bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum agar dapat memperoleh kepastian dan perlindungan hukum yang layak.

“Keadilan harus dapat dirasakan oleh semua kalangan. Sebagai advokat, saya ingin hadir untuk membantu masyarakat memperjuangkan hak-haknya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku,” ujar Monang.

Di tengah dinamika persoalan hukum yang semakin kompleks, Monang berharap dapat terus berkontribusi dalam penegakan hukum serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui profesi yang dijalaninya. (JS)

Diduga Penyelewengan Dana Bos Senilai Rp9 Miliar Pola Permainan Terstruktur Terbaca Jelas di SMAN 12 Kabupaten Tangerang

SKBM, TANGERANG – Akumulasi nilai yang diduga bermasalah dan tidak sesuai kaidah pengelolaan mencapai angka fantastis pengelolaan anggaran di sektor pendidikan kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 12 Kabupaten Tangerang

pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMAN 12 Kabupaten Tangerang dalam kurun waktu empat tahun terakhir, yakni sejak tahun 2023 hingga tahap awal tahun 2026. Langkah ini dipicu oleh adanya aliran dana bernilai miliaran rupiah yang dinilai rawan tanpa pengawasan ketat.

Aliran dana fantastis yang “Digoyang” pertanyaan. Berdasarkan data resmi yang, SMAN 12 Kabupaten Tangerang tercatat menerima gelontoran dana APBN yang sangat menggiurkan setiap tahunnya. Berikut rincian akumulasi dana yang kini tengah dibidik publik:

– Tahun 2023 mencapai Rp2.473.380.000, (Tahap 1 & 2 masing-masing Rp1.236.690.000,-).
– Tahun 2024 melonjak menjadi Rp2.748.200.000,- (Tahap 1 & 2 masing-masing Rp1.374.100.000,-).
– Tahun 2025 total Rp2.737.840.684,- (Tahap 1: Rp1,40 Miliar; Tahap 2: Rp1,33 Miliar).
– Tahun 2026 (Tahap 1) baru bergulir sudah menyerap Rp1.174.780.000,.

Jika ditotal, ada lebih dari Rp9 miliar uang negara yang mengalir ke sekolah tersebut dalam kurun waktu kurang dari 4 tahun. Nilai yang sangat fantastis ini memicu pertanyaan besar: Apakah realisasinya benar-benar menyentuh kebutuhan siswa, atau justru menguap di celah-celah birokrasi sekolah?

Ketua Umum LSM Pemantau Keadilan Dan Negara ( PKN , Monang Benda Roasi.,, S.H.Sesuai dengan Permendikbud 63 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis atau Juknis BOS Reguler SD, SMP, SMA, SMA Tahun 2021 bahwa Dana BOSP Reguler dapat digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan Pendidikan di sekolah.

” DANA BOS SMAN 12 KAB.TNG/2026 tersebut bukan sekadar gertakan. LSM PKN menuntut pihak sekolah untuk menyerahkan dokumen-dokumen vital, mulai dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Buku Kas Umum (BKU), hingga bukti setor pajak dan dokumen pengadaan barang/jasa (vendor).

“Kami bergerak atas dasar fungsi pengawasan masyarakat (social control) serta amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Anggaran pendidikan ini hak rakyat, harus jelas peruntukannya,” tegas Monang Cs, (5/6/26).

diduga Ada 9 poin krusial yang dicurigai. secara spesifik menyoroti 9 komponen penggunaan anggaran yang dinilai paling rawan terjadi “permainan” atau manipulasi anggaran (mark-up).

1. Biaya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
2. Pengembangan perpustakaan.
3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.
4. Pelaksanaan asesmen atau evaluasi pembelajaran.

5. Administrasi kegiatan sekolah
.
6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan.

7. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah (yang kerap menjadi ladang korupsi tersembunyi).

8. Penyediaan alat multimedia pembelajaran.
9. Komponen penggunaan lainnya yang tercantum dalam laporan keuangan sekolah.

Kini, bola panas berada di tangan Kepala SMAN 12 Kabupaten Tangerang. Sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik, pihak sekolah dibatasi oleh waktu untuk memberikan jawaban transparan kepada masyarakat.

Monang selaku Ketum PKN juga menjelaskan ” Bagaimana mungkin kejanggalan sebesar ini lolos begitu saja dalam pemeriksaan laporan pertanggungjawaban tahunan? Apakah sistem pengawasan hanya sebatas menerima berkas tanpa meneliti isi dan kebenaran datanya? Atau memang sengaja dibiarkan demi kepentingan bersama?

Jika pihak sekolah memilih bungkam atau berbelit-belit dalam memberikan dokumen yang diminta, maka kecurigaan publik akan semakin menguat bahwa ada “sesuatu” yang sengaja disembunyikan di balik dinding SMAN 12 Kabupaten Tangerang. Publik kini menunggu, sejauh mana komitmen sekolah dalam mewujudkan Clean Government di dunia pendidikan Banten. (MS/JS)

Menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas di Jakarta Barat

SBKM Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyambut baik langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan tangkap tangan terhadap pejabat Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Menurutnya, operasi senyap KPK di Kantor Imigrasi Jakarta Barat bisa menjadi momentum untuk berbenah. “Baguslah, sekalian kita bisa berbenah, ya,” ujar Agus saat dihubungi melalui pesan singkat, Rabu (3/6/2026

Kendati demikian, Agus menyatakan, pihaknya menghormati proses hukum. “Proses Hukum kita hormati, tunggu aja release dr KPK,” pungkas Agus. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta Barat (Jakbar) pada Rabu (3/6/2026). ( Red)

Klarifikasi Terkait Pemberitaan Mengenai Kepsek SMAN 84::Jarang di Tempat Minta Kadisdik Ganti Kepala Sekolah.

SBKM – Klarifikasi Terkait Pemberitaan Mengenai Kepsek SMAN 84::Jarang di Tempat Minta Kadisdik Ganti Kepala Sekolah.

Ketua Umum LSM Pemantau Keadilan dan Negara ( PKN) , Monang Benda Roasi, SH., C. Md. menyayangkan sikap dan prilaku kepala sekolah yang kerap tidak ada di sekolah saat melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

“Sangat menyayangkan saat ini masih ada Kepala Sekolah Negeri yang jarang berada di sekolah, bahkan sulit dihubungi oleh awak media agar dapat dikonfirmasi untuk keberimbangan,” kata Monang Cs saat dihubungi Berton simamora selaku kepsek SMA N 84 Jakarta melalui telepon selulernya, ngak aktif.Senin (1/6/2026).

Menurutnya, kepala sekolah seperti ini harus segera diganti. Sebab tidak sesuai dengan Tupoksi dan tanggung jawabnya. Kenapa sering tidak masuk ke sekolah? Apakah hal seperti ini ada pembiaran dari atasannya? Transparansi harus ditunjukkan secara nyata, bila tidak ditunjukkan patut diduga ada perbuatan melanggar hukum dan menjadikan dirinya jarang masuk ke sekolah.

“Kepala dinas pendidikan Provinsi DKI Jakarta harus peka dan tanggap terhadap kepala sekolah yang tidak disiplin. Apabila tidak tunduk kepala aturan dan peraturan pemerintah maka para kepala sekolah tersebut harus diganti, karena masih banyak rekan-rekan ASN yang bekerja secara jujur, transparan, bermoral serta beretika dan profesional,” tutupnya.

Sebagai informasi, sesuai amanat Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) Kepala Sekolah berdasarkan Permendikbud No. 15 Tahun 2018 berfokus pada tiga bidang utama: manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi guru/tenaga kependidikan (dengan beban kerja setara 37,5 jam per minggu).

Tidak menghargai keterbukaan Informasi publik Menurut UU KIP No. 14 Tahun 2008.

Apalagi menjelang Pendaftaran Penerimaan Murid Baru (SPMB/PPDB) Tahun Ajaran 2026/2027 saat ini sedang berlangsung dengan serangkaian tahapan prapendaftaran, pembuatan akun, dan pendaftaran jalur seleksi yang digelar serentak di berbagai daerah.

Kode etik ASN diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004. Sanksi pelanggaran kode etik ASN, selain sanksi moral, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin yang mengacu pada PP Nomor 94 Tahun 202.

Klarifikasi :

” Bahwa pihak kepala sekolah SMA N 84 Jakarta sedang kontrol berobat rumah sakit & dokter terbaik dan biaya berobat di Penang sesuai jadwal berobat kontrol.

kedatangan wartawan dengan maksud tersebut diterima dengan baik dan diapresiasi oleh Berton Simamora selaku Kepsek SMAN 84.Selasa , di ruangan beliau. 2 Juni 2026

karena mengedepankan pengumpulan data, fakta, dan infomasi dari beberapa pihak sehingga mendapatkan hasil informasi yang berimbang dan tidak hanya melihat dari satu perspektif atau pihak saja dalam membuat dan mempublikasikan berita.

Mari kita tetap berteman dan bersaudara. Oleh karena itu saya mohon ke depan,” pungkas Berton Simamora selaku Kepala Sekolah SMA 84 Jakarta . Bahwa pertemuan klarifikasi berjalan dengan aman dan lacar. ( TIM)

Kepsek SMAN 84::Jarang di Tempat “Minta Kadisdik Ganti Kepala Sekolah.

SBKM Ketua Umum LSM Pemantau Keadilan dan Negara ( PKN) , Monang Benda Roasi, SH., C. Md. menyayangkan sikap dan prilaku kepala sekolah yang kerap tidak ada di sekolah saat melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

“Sangat menyayangkan saat ini masih ada Kepala Sekolah Negeri yang jarang berada di sekolah, bahkan sulit dihubungi oleh awak media agar dapat dikonfirmasi untuk keberimbangan,” kata Monang Cs saat dihubungi Berton simamora selaku kepsek SMA N 84 Jakarta melalui telepon selulernya, ngak aktif.Senin (1/6/2026).

Menurutnya, kepala sekolah seperti ini harus segera diganti. Sebab tidak sesuai dengan Tupoksi dan tanggung jawabnya. Kenapa sering tidak masuk ke sekolah? Apakah hal seperti ini ada pembiaran dari atasannya? Transparansi harus ditunjukkan secara nyata, bila tidak ditunjukkan patut diduga ada perbuatan melanggar hukum dan menjadikan dirinya jarang masuk ke sekolah.

“Kepala dinas pendidikan Provinsi DKI Jakarta harus peka dan tanggap terhadap kepala sekolah yang tidak disiplin. Apabila tidak tunduk kepala aturan dan peraturan pemerintah maka para kepala sekolah tersebut harus diganti, karena masih banyak rekan-rekan ASN yang bekerja secara jujur, transparan, bermoral serta beretika dan profesional,” tutupnya.

Sebagai informasi, sesuai amanat Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) Kepala Sekolah berdasarkan Permendikbud No. 15 Tahun 2018 berfokus pada tiga bidang utama: manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi guru/tenaga kependidikan (dengan beban kerja setara 37,5 jam per minggu).

Tidak menghargai keterbukaan Informasi publik Menurut UU KIP No. 14 Tahun 2008.

Apalagi menjelang Pendaftaran Penerimaan Murid Baru (SPMB/PPDB) Tahun Ajaran 2026/2027 saat ini sedang berlangsung dengan serangkaian tahapan prapendaftaran, pembuatan akun, dan pendaftaran jalur seleksi yang digelar serentak di berbagai daerah.

Kode etik ASN diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004. Sanksi pelanggaran kode etik ASN, selain sanksi moral, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin yang mengacu pada PP Nomor 94 Tahun 2021. ( JS)

Sebanyak 25 Petugas Gabungan Melakukan Pembongkaran Speedbump Rusak

 

SBKM, Jakarta,- Petugas PPSU Jelambar membongkar speedbump yang membahayakan pengendara yang melintas

Sebanyak 25 petugas gabungan melakukan pembongkaran speedbump di Jalan Hadiah Utama 2, RT 03 RW 02 Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Senin (25/5).

Total sebanyak 3 unit speedbump di kawasan jalan tersebut dibongkar petugas dari unsur PPSU Kelurahan Jelambar, Perhubungan dan Satpol PP lantaran membahayakan pengendara yang melintas.

Lurah Jelambar, Pradista Machdala Putra mengatakan, kegiatan pembongkaran menindaklanjuti aduan warga terkait keberadaan speedbump rusak. Tidak hanya menggangu kenyamanan pengguna jalan, speedbump rusak itu juga membahayakan keselamatan.

“Tadi saya dapat laporan ada ban kendaraan yang bocor tertusuk bagian baut menonjol. Khawatirnya, kalau kena ban motor tidak hanya merusak tapi juga membahayakan,” katanya.

Dijelaskan Pradista, speedbump itu berbahan karet melintang sepanjang sekitar 8 meter lebar jalan dan diperkuat oleh baut besi. Namun karena kondisinya mengalami kerusakan, bagian baut menonjol melebihi karet penutup speedbump.

Tidak hanya berpotensi mengakibatkan ban rusak hingga memicu kecelakaan kendaraan, pada saat hujan speedbump juga sangat licin saat dilintasi. Alhasil, kondisi demikian rawan memicu kendaraan tergelincir, khususnya kendaraan roda dua.

Dikatakan Pradista, jalan tersebut juga tergolong ramai dilintasi kendaraan. Hal itu lantaran Jalan Hadiah Utama 2 merupakan akses alternatif warga dari arah Jalan Daan Mogot dan Jalan Tubagus Angke menuju kawasan permukiman mereka.

Karena itu, Pradista mengaku terpaksa membongkar tiga unit speedbump agar tidak memicu kecelakaan dan menggangu kenyamanan warga. Sebagai gantinya, Ia akan berkordinasi dan bersurat ke Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat untuk mengganti tiga unit speedbump tersebut dengan yang baru.

“Speedbump ini memang sejak tahun 2021 dan wajar bila dibutuhkan pergantian. Ini kita akan bersurat usulkan pemasangan baru atau bisa jadi diganti speedtrap,” tandasnya (Mon)